Pembangunan Kilang Baru

Abstract

Indonesia membutuhkan 2(dua) kilang baru dengan kapasitas 300 ribu bph untuk mengatasi impor
BBM. Pemerintah telah menerima beberapa pengajuan rencana pembangunan kilang baru dari beberapa
investor seperti Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum melalui kerja sama dengan Pertamina.Namun belum
ada keputusan yang konkrit untuk kerjasama terkait, sehingga Pemerintah perlu mencari strategi untuk
terwujudnya pembangunan kilang tersebut, termasuk cara pengadaan minyak mentah untuk bahan baku,
penentuan konfi gurasi kilang serta pola pendanaannya. Untuk menyatukan pendapat terkait pengembangan
kilang, LEMIGAS telah melakukan FGD (Focus Group Discussion) pada 26 Juni 2014 di Bogor dengan
peserta lintas kementrian. Hasil presentasi & diskusi dari berbagai sudut pandang diperoleh gambaran
bahwa pemerintah harus segera membangunan kilang baru, memilih pola pendanaan yang layak, dan mampu
laksana. Pemilihan konfi gurasi kilang BBM & petrokimia mampu memberikan marjin lebih baik, karena
menghasilkan produk petrokimia yang lebih ekonomis dan memaksimalkan pemanfaatan hidrokarbon,
serta mengoptimalkan penggunaan utilitas. Kilang pembiayaan swasta memberikan IRR sebesar 6% tanpa
insentif dari pemerintah. Dengan insentif (tax allowance atau tax holiday dan pembebasan PPN barang
kena pajak strategis) IRR akan meningkat menjadi 7%. Namun inipun belum cukup menarik untuk investor
swasta, yang memerlukan IRR minimum sebesar 12%. Skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS)
yang disertai insentif dapat meningkatkan IRR menjadi sekitar 10-12%. Kenaikan IRR ini diakibatkan
oleh 70% equity merupakan dana pemerintah. Meskipun demikian, kemungkinan pelaksanaan pendanaan
secara KPS akan memerlukan proses dan waktu cukup panjang. Pembiayaan oleh Pemerintah seluruhnya
dapat memberikan IRR 8,4%. Ini akan menarik apabila Pemerintah dapat menjual obligasi valas atau
Suku valas/obligasi syariah yang dimasa lalu dengan kupon/imbal jasa lebih rendah dari 6% dan menurun.